badan kepegawaian daerah (bkd) karimun, provinsi kepulauan riau, mengimbau pegawai honorer dan memanipulasi data perekrutan, sebaiknya mengundurkan diri.
imbauan tersebut diutarakan kepala bkd karimun kamarullazi pada hadapan 103 honorer dalam pertemuan di ruang rapat kantor bupati karimun, senin.
dalam pertemuan yang serta dihadiri kepala inspektorat serta pengawasan daerah (irwasda) m ikbal, kamarullazi menungkapkan, terhitung hari ini, bkd dengan tim verifikasi hendak memeriksa kembali berkas dan diserahkan 103 pewagai honorer.
tim ingin memverifikasi ulang berkas yang benar. maka, apabila seandainya ada dan merasa memanipulasi data, sebaiknya mengundurkan diri sebab tindakan itu mempunyai konsekuensi hukum. jangan sampai ditampilkan sanggahan setelah diumumkan lulus untuk calon pegawai negeri sipil, ujarnya.
Informasi Lainnya:
menurut dia, dugaan pemalsuan data tidak lagi menjadi tanggung jawab bkd, ternyata adalah kewenangan aparat penegak hukum sebab telah termasuk tindak pidana.
kalau terbukti memalsukan data, tersebut bukan urusan kami, katanya.
kepala irwasda m ikbal menegaskan dugaan pemalsuan data harus diselesaikan sebab mampu mempunyai preseden buruk selama perekrutan honorer pada lingkungan pemkab karimun.
jika ditemukan bukti kuat, dengan begini dapat diproses dengan hukum biarpun telah diangkat menjadi cpns, ujarnya.
sementara tersebut, ketua lsm payung mahkota lsm andri sopandi menyampaikan zat pidana tidak hilang meskipun honorer yang diduga memanipulasi data mengundurkan diri.
harus tetap diproses dengan hukum sebab perbuatan itu sudah tergolong tindak pidana. bukan cuma honorer yang bersangkutan, pejabat y ang menandatangani surat pengangkatan untuk honorer dan mesti diproses secara hukum, ujarnya.
tindakan tegas kepada oknum honorer yang diduga memanipulasi data bukan cuma agar menegakkan hukum, ternyata untuk mewujudkan keadilan sehingga tak banyak pihak-pihak yang terzalimi.
kasihan dengan orang dan berhak tapi tak miliki kedekatan melalui kekuasaan tersingkir gara-gara perbuatan dan tak terpuji itu. efek jera mesti diberikan oleh karenanya tak banyak lagi oknum yang berbuat demikian, tegasnya.
ketua lsm kopari henry aris bawole menyampaikan dalam peraturan pemerintah no43/2007 dan keputusan menteri pendayagunaan juga aparatur negara no5/2010 perihal pengangkatan honorer kategori ii menuturkan bahwa tak banyak klausul atau Satu pasal pun yang menjelaskan bahwa honor daerah mampu diangkat dibuat cpns.
peraturan itu menyebutkan kiranya honorer dibiayai tak dengan apbd serta apbn. tak juga ada pasal yang menyebutkan kiranya mereka dapat bekerja dalam instansi pemerintah dengan terus-menerus. faktanya, 103 honorer tersebut merupakan honor daerah tapi honornya berasal dari apbd ataupun apbn. ujarnya.
ketua komisi a jamaluddin menyampaikan, pihaknya sudah menemukan dugaan manipulasi data sejumlah honorer dan mengikuti kriteria menjadi cpns 2013 selama normatif honorer kategori ii daripada dinas pendidikan.
dalam sk kepala dinas studi no 137/kpts/2008 tentang penetapan tenaga pendidik serta kependidikan penerima tunjangan perbaikan pendapatan sekolah negeri dan swasta di 31 desember 2008, gamblang memaparkan 12 orang tercatat dalam mendaftar normatif honorer kategori ii, bukan honorer dan murni direkrut selama 2004/2005, ucap ketua komisi a dprd karimun, jamaluddin, di tanjung balai karimun, jumat.
menurut jamaluddin, surat yang ditandatangani harris fadillah semasa menjabat kepala dinas studi karimun itu dapat sebagai bukti bahan sanggahan ke kelompok kerja penanganan honorer pemkab karimun, badan kepegawaian negara (bkn) regional pekanbaru, juga mampu dijadikan bukti kepada aparat penegak hukum untuk mengungkap manipulasi data honorer.
terkait keuntungan itu, dengan serta merta kedua belas tenaga honorer berinisial, ws, km, cd, ss, wn, rbc, gi, da, ap, drs, rd juga ad, gagal adalah tenaga honorer kategori ii dan mengikuti kriteria merupakan cpns 2013. rata-rata mereka tercatat untuk tenaga honorer pada tahun 2006 juga 2007, cuma Salah satu orang yang tercatat dijadikan honorer direkrut selama 1 desember 2005, jelasnya.
bukti dugaan manipulasi data lain, lanjut dia, adalah kehadiran sederat honorer dan tercatat selama registrasi normatif honorer kategori ii hasil validasi bkn, direkrut tahun 2004 dengan sumber pembiayaan dari dana santunan operasional sekolah (bos).
sepengetahuan saya, dana bos supaya sd serta smp awalnya dimulai dengan pemerintah pusat selama juli 2005, tujuannya agar percepatan pencapaian program wajib mempelajari sembilan tahun. sebab itu telah selayaknya data honorer yang dibiayai melalui dana bos diteliti ulang, karena otomatis waktu kerja honorer dan dibiayai dana bos, terhitung belum Satu tahun direkrut untuk honorer dalam 31 desember 2005, ujarnya.