KSPSI: kenaikan harga BBM turunkan kesejahteraan buruh

rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak bidang premium bersubsidi, dinilai akan menyebabkan turunnya kesejahteraan buruh.

ketua konfederasi serikat pekerja seluruh indonesia (kspsi) daerah istimewa yogyakarta kirnadi pada yogyakarta, selasa, menyampaikan, melalui naiknya harga bahan bakar minyak (bbm) jenis premium, menyebabkan daya beli buruh terhadap bahan kebutuhan pokok cenderung turun.

menurut dia, apabila pemerintah menaikkan harga atau membatasi pasokan bbm bersubsidi, dengan demikian rentan terjadi inflasi, yang selama akhirnya menyebabkan harga produk-produk naik.

sehingga, kata dia, daya memakai buruh umumnya mampu menurun sampai 30 persen, karena pada saat harga naik, upah buruh tetap.

Informasi Lainnya:

yang tadinya dapat menggunakan daging, nanti tak mampu lagi, karena kemungkinan berpotensi terjadi inflasi, sehingga harga produk-produk naik, ujarnya.

sementara tersebut, menurut dia, pilihan langkah dan akan diupayakan pemerintah untuk mengimbangi kenaikan harga bbm dengan beberapa kompensasi, serta tak menyerahkan dampak bagi para buruh.

langkah antisipasi dan direncanakan semisal memberikan kompensasi berupa penambahan jatah beras miring, dana website keluarga harapan (pkh), dan beasiswa terhadap pelajar miskin tidak mencakup pemakaian buruh, sebab buruh tidak masuk kategori miskin, ujarnya.

sebelumnya, menteri energi dan sumber daya mineral (esdm) jero wacik usai rapat mengenai kebijakan bbm bersama semua gubernur di jakarta, selasa (16/4) 2012, menyampaikan, melalui kenaikan harga bbm supaya kendaraan pribadi yang sudah mau diterapkan mulai mei 2013, dengan begini penghematan subsidi bbm yang diperoleh mampu rp21 triliun.

ia juga menyatakan hampir semua gubernur telah menyetujui rencana opsi dan hendak diambil pemerintah tersebut.

tadi mengerucut adalah rp6.500 per liter agar kendaraan plat hitam. bahkan, ada pilihan gubernur yang minta langsung ke harga keekonomian. artinya, opsi kenaikan itu telah setuju, ujarnya.

menurut jero, prinsip kebijakan harga bbm yang hendak diambil merupakan mengalihkan 77 persen subsidi bbm dan saat ini salah sasaran.

pemerintah, kata dia, ingin mempersiapkan kebijakan dengan cermat supaya pelaksanaan dalam lapangan berjalan lancar.