badan pemeriksa keuangan (bpk) menemukan sederat kelemahan atas pengelolaan juga pertanggungjawaban website jaminan kesehatan penduduk (jamkesmas) serta jaminan kesehatan daerah (jamkesda) pada 33 provinsi seluruh indonesia.
bpk mengambil kesimpulan kehadiran kelemahan yang signifikan, ujar ketua bpk ri hadi poernomo selama jakarta, selasa.
hadi mengatakan, kelemahan tersebut antara lain belum kehadiran database kepesertaan yang akurat, pemuktakhiran data penduduk miskin tak dilakukan dengan baik serta kehadiran perbedaan data warga miskin antar instansi.
kemudian, ia melanjutkan, terdapat risiko penduduk miskin belum memperoleh pelayanan kesehatan tidak mengeluarkan biasa karena tidak tercakup di situs jamkesmas juga jamkesda.
selain itu ada penyaluran, pencairan, penggunaan juga pertanggungjawaban dana jamkesmas yang belum sesuai melalui pedoman pelaksanaan jamkesmas dalam 2010 dan 2011, ujarnya.
Lainnya: Menurunkan Berat Badan - Melangsingkan Badan - Melangsingkan Perut - Obat Pelangsing Badan
menurut dia, kelemahan itu dapat menganggu lokasi website jamkesmas juga jamkesda supaya mengikuti hak warga miskin yang tidak dapat, sebagaimana amanat uud 1945 pasal 28 h juga uu nomor 23 tahun 1992.
sementara, hasil pemeriksaan bpk mengenai pelayanan kesehatan masyarakat pada beberapa properti sakit milik pemerintah dan mendapatkan adanya ketidakefisienan pada hal perbekalan farmasi juga standar pelayanan.
hasil pemeriksaan kinerja menunjukkan dibandingkan 66 properti sakit yang diperiksa, cuma Satu rsud dan telah efektif selama mengelola pelayanan obat dalam instalasi farmasi, kata hadi.
hadi menambahkan kelemahan lain selain pemenuhan kebutuhan perbekalan farmasi yang tidak optimal adalah tahap pemilihan, perencanaan, pengadaan, penyimpanan serta pendistribusian perbekalan farmasi yang belum memenuhi tujuan setiap tahapan.
selain tersebut, masih banyak sarana prasarana instalasi farmasi, rawat inap, juga rawat jalan yang tidak sesuai standar makanya pelayanan tidak optimal, katanya.
menurut dia, pemerintah bertanggung jawab menyediakan pelayanan kesehatan warga yang bermutu, alami, efisien serta terjangkau oleh karenanya properti sakit publik harus berbenah untuk memperbaiki pelayanan dengan lebih efektif.
dengan itulah, sudah semestinya tidak ada warga dan tak bisa dilayani dengan bagus dengan rumah sakit, khususnya properti sakit milik pemerintah, ujar hadi.
saat ini, berdasarkan data kemarin, pemerintah telah memiliki sebanyak 627 unit properti sakit selama semua indonesia.